M Dimas Editiya

Hape sebagai modem untuk melakukan koneksi internet merupakan cara paling sederhana yang layak dilakukan bagi generasi yang serba kebelet, misalnya sekedar untuk ber YM ria lewat pc, atau membuka email dari rekan bukan kebelet merayu cewek lho?. Tapi bagi professional surfer saya kira kurang puas, kecuali bisa melakukan tweak juga pendongrak koneksi internet.

Berikut settingan beberapa profider mulai gsm dan cdma, kalo ada yang kurang silahkan di tambahi.

Persiapan:
A.Peralatan yang di perlukan:

Sebuah HP yang support GPRS, dan sudah bisa koneksi dengan GPRS.
Kartu telepon / sim card.
Personal computer boleh juga laptop.
Perangkat koneksi, dari HP ke PC. Boleh pakai kabel data, Bluetooth, atau IrDA (Infrared Data Adapter). Berikut dengan drivernya yang sudah diinstall. Pokoknya sudah bisa kirim-kiriman antara PC dan HP.
Tancapkan hanphone yang sudah aktif gprsnya (pastikan kondisi on) dengan kabel data ke usb komputer anda. Bila file driver telah ada di komputer maka secara otomatis akan mendeteksi dengan sendiri. bila tidak lakukan penginstalan driver secara manual.

B.Setting Modem

Start >> control panel >> Phone and Modem Options>> akan muncul daftar modem yang udah terdeteksi oleh komputer beserta portnya bisa com2, com7 dst. Bila sudah ada berarti terdeteksi bila belum bisa di pastikan salah satu setingan belum lengkap, periksa kabel data dan hidupkan hanphone anda.

Untuk memastikan koneksi antara pc dengan hanphone secara manual, silahkan sorot nama modem anda lalu pilih properties, di tab general akan tertera nama modem hape anda, lalau pilih diagnostics lalu query modem, bila tertera success berarti komunikasi oke.
Silahkan lihat bagian tab advanced, lalu di bagian extra setting masukkan kode dibawah ini: - lalu ok.

Kode extra setting

AT+CGDCONT=1,”IP”, “Acsess poin name operator”
Sebagai catatan: Acsess poin name merupakan variable yang senantiasa bisa berubah, kita sesuaikan dengan kartu hanphone yang kita pakai.

Contoh: anda memakai kartu im3 sebagai kartu hanphone yang anda gunakan sebagai modem handphone, maka settingannya kan jadi sebagai berikut:
AT+CGDCONT=1,”IP”,”www.indosat-im3.net”

Berikut settingan kode untuk masing masing operator:
AT+CGDCONT=1,”IP”,”www.indosat-im3.net” untuk im3
AT+CGDCONT=1,”IP”,”satelindogprs.com” untuk matrix dan mentari
AT+CGDCONT=1,”IP”,”internet” untuk telkomsel
AT+CGDCONT=1,”IP”,”xlgprs.net” untuk xl

C.Melakukan koneksi / membuat dial up:

Buka Control Panel lagi,
Pilih Network Connections,
New Connection Wizard.
Ikuti langkah-langkahnya dengan menekan Next…
Untuk Connection Type, pilih Connect to the Internet
Getting Ready, pilih Set up my connection manually
Internet Connection, pilih Connect using a dial-up modem
Pada connection name / isp name isikan nama terserah anda misal konekyuk (sebagai nama koneksi anda)
Pada Phone number to dial, isikan *99***1# (lihat daftar di bawah untuk cdma berbeda)
Pada dialog pengisian username dan password, sesuaikan dengan setting kartu anda. Jika menggunakan IM3, usernamenya gprs dan passwordnya im3 (lihat daftar di bawah. silahkan di sesuaikan sendiri.

Daftar username dan password serta dial number gsm dan cdma:

Telkomsel
username: wap
password: wap123
dial number : *99***1#

Mentari
username: indosat
password: indosat
dial number : *99***1#

Matrix
username: silahkan di kosongi
password: silahkan dikosongi
dial number : *99***1#

Xl
username: xlgprs
password: proxl
dial number : *99***1#

Im3 ( yang berdasarkan kb )
username: gprs
password: im3
dial number : *99***1#

Im3 ( yang berdasarkan waktu/ time base )
username: indosat@durasi
password: indosat@durasi
dial number : *99***1#

Fren
username: m8
password: m8
dial number : #777

Telkom Flexy
username: telkomnet@flexy
password: telkom
dial number : #777

Starone
username: starone
password: indosat
dial number : #777

Catatan : angka 1 di dalam setingan dial number silahkan disesuaikan dengan banyaknya koneksi internet yang ada di komputer anda. contoh anda memiliki 2 macam koneksi internet dari pc anda maka dial number bisa diisi: *99***2# dst.

Untuk kartu IM3, fasilitas GPRS-nya otomatis aktif saat kartunya diaktifkan. Untuk Simpati dan lain-lain masih perlu register dulu, dan untuk nomor lain bisa menghubungi customer service untuk informasi aktivitas GPRS. Saya buat tutorialnya setting gprs ini.

Selamat berinternet dengan aman jangan lupa pakek ~~kondom~~ antivirus, Senantiasa hemat pengeluaran anda dan dapatkan hasil yang maksimal, he..he. Semoga tutorial ini bermanfaat. Didukung juga oleh www.downloadvideo3gp.com,

Himbauan: Dilarang melihat video porno dan mesum.

2008-09-25T10:54:00.000+07:00

*
Saat ku ucap kata taubat
Sebelum Kau memanggilku
Kembali padaMu
Menutup waktuku

Jika ku serukan namaMu
Sebelum nyawa dalam tubuhku
Kau ambil
Kembali padaMu

**
Karena ku tahu
Hanyalah pada diriMu
Tempatku mengadu
Tempatku mengeluh

Reff:
Dan demi nafas
Yang telah kau hembuskan
Dalam kehidupanku
Ku berjanji
Ku akan menjadi yang terbaik
Jalankan segala perintahMu
Menjauh di segala laranganMu
Adalah sebaris doa ku untukMu

Back to *
Back to **
Back to Reff 2x

Saat ku ucap kata taubat
Sebelum kau memanggilku

2008-08-07T20:17:00.001+07:00

Pengakuan

Pendahuluan

Konsep pengakuan terletak diantara hukum dan politik dalam masyarakat internasional. Pengakuan Negara dan pemerintahan hakekatnya adalah tindakan politis yang memiliki implikasi hukum baik secara internasional maupun nasional.

Kata-Kata Kunci:

a. Pengakuan Negara dan Pemerintah:
Doktrin pengakuan diterapkan secara setara baik terhadap negara dan pemerintahan namun secara operasional hal tersebut terjadi ketika ada perubahan yang radikal seperti perang saudara, perang kemerdekaan atau proses penentuan nasib sendiri (self determination), termasuk kemungkinan terjadinya intervensi dari negara asing ke suatu wilayah negara lain.

b. Pengakuan yang Tersurat dan Tersirat
Pengakuan dapat dilakukan secara nyata dengan melalui jalur-jalur formal tentang keberadaan suatu negara dengan menjalin sutau hubungan diplomatik atau menandatangani perjanjian kerjasama bilateral dengan negara atau pemerintahan baru. Namun, pengakuan bisa saja dilakukan secara diam-diam (tersirat) misalnya dengan saling mengirimkan perwakilan negaranya ke negara atau pemerintahan baru (meski tidak membuka kantor perwakilan resmi), atau menjalankan kerjasama tanpa suatu perjanjian tertulis atas kegiatan tertentu.

c. Teori Konstitutif dan Teori Deklarasi
Ada dua teori yang sama-sama kuat dalam mendukung teori pengakuan yang ada dalam masyarakat internasional.
1. Teori konstitutif (Constitutive Theory) yang menganggap bahwa suatu negara belumlah diakui keberadaannya jika belum pernah secara formal diakui oleh negara yang telah berdiri sebelumnya (de Jure)
2. Teori deklarasi (Declaratory Theory) menyatakan bahwa keberadaan suatu negara adalah fakta yang tidak membutuhkan pengakuan resmi dan formal dari negara yang telah berdiri sebelumnya. Pengakuan dari negara lain semata-mata hanya merupakan tindakan deklaratif biasa yang tidak memiliki implikasi hukum (de Facto).
d. Kriteria Pengakuan Negara
The Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : The State as a person of international law should possess the following qualifications:
i. a permanent population
ii. a defined territory
iii. government
iv. capacity to enter into relations with other states

empat kriteria tersebut juga telah dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Meski dalam kenyataannya, pengakuan tetaplah merupakan tindakan yang kontroversial dan masih menajdi bahan perdebatan secara teoritis.

e. Implikasi jika tiada pengakuan
Jika menganut teori konstitutif maka suatu negara yang belum mendapatkan pengakuan tidak memiliki hak dan kewajiban dalam masyarakat internasional. Resikonya adalah, jika negara itu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum internasional, maka secara teoritis, negara tersebut tidak dapat dikenai sanksi karena memang tidak memiliki hak dan kewajiban. Hal ini tentu saja sangat menyulitkan posisi suatu negara untuk tidak mengakui keberadaan negara lain. Lihat putusan Tinoco Arbitration (1923) 1 RIAA 369

Di sisi lain, jika pengakuan hanya merupakan pernyataan tanpa memiliki implikasi hukum apapun sebagaimana dianut dalam teori deklarasi maka, begitu secara de facto negara tersebut ada maka secara de jure pula negara tersebut telah terikat dengan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat hukum internasional.

Kasus-Kasus yang Relevan

• Deutsche Continental Gas-Gesellschaft v Polish State (1925) 5 AD 11: pentingnya wilayah yang jelas bagi munculnya pengakuan suatu negara
• Austro-German Customs Union Case (1931) PCIJ Reports, Series A/B, no 41, perlunya ada independensi dari suatu negara untuk bisa diakui
• Western Sahara case (1975) ICJ Reports, hal 12, menekankan pentingnya populasi yang jelas bagi adanya suatu pengakuan
• Tinoco Arbitration (1923) 1 RIAA 369, menunjukkan bahwa de facto keberadaan suatu negara secara otomatis akan membuat negara tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam masyarakat internasional

The Avalon Project at Yale Law School
Convention on Rights and Duties of States (inter-American); December 26, 1933

Convention signed at Montevideo December 26, 1933; Senate advice and consent to ratification, with a reservation, June 15, 1934; Ratified by the President of the United States, with a reservation, June 29, 1934; Ratification of the United States deposited with the Pan American Union July 13, 1934; Entered into force December 26, 1934; Proclaimed by the President of the United States January 18, 1935; Article 8 reaffirmed by protocol of December 23, 1936.
49 Stat. 3097;
Treaty Series 881

The Governments represented in the Seventh International Conference of American States:

Wishing to conclude a Convention on Rights and Duties of States, have appointed the following Plenipotentiaries:

Honduras: MIGUEL PAZ BARAONA, AUGUSTO C. COELLO, LUIS BOGRAN

United States of America: CORDELL HULL, ALEXANDER W. WEDDELL, J. REUBEN CLARK, J. BUTLER WRIGHT, SPRUILLE BRADEN, Miss SOPHONISBA P. BRECKINRIDGE

El Salvador: HECTOR DAVID CASTRO, ARTURO RAMON AVILA, J. CIPRIANO CASTRO

Dominican Republic: TULIO M. CESTERO

Haiti: JUSTIN BARAU, FRANCIS SALGADO, ANTOINE PIERRE-PAUL, EDMOND MANGONES

Argentina: CARLOS SAAVEDRA LAMAS, JUAN F. CAFFERATA, RAMON S. CASTILLO, CARLOS BREBBIA, ISIDORO RUIZ MORENO, LUIS A. PODESTA COSTA, RAUL PREBISCH, DANIEL ANTOKOLETZ

Venezuela: CESAR ZUMETA, LUIS CHURTON, JOSE RAFAEL MONTTLLA

Uruguay: ALBERTO MANE, JUAN JOSE AMEZAGA, JOSE G. ANTUNA, JUAN CARLOS BLANCO, Senora SOFIA A. V. DE DEMICHELI, MARTIN R. ECHEGOYEN, LUIS ALBERTO DE HERRERA, PEDRO MANINI RIOS, MATEO MARQUES CASTRO, RODOLFO MEZZERA, OCTAVIO MORAT6, LUIS MORQUIO, TEOFILO PINEYRO CHAIN, DARDO REGULES, JOSE SERRATO, JOSE PEDRO VARELA

Paraguay: JUSTO PASTOR BENITEZ, GERONIMO RIART, HORACIO A. FERNANDEZ, Senorita MARIA F. GONZALEZ

Mexico: JOSE MANUEL PUIG CASAURANC, ALFONSO REYES, BASILIO VADILLO, GENARO V. VASQUEZ, ROMEO ORTEGA, MANUEL J. SIERRA, EDUARDO SUAREZ

Panama: J. D. AROSEMENA, EDUARDO E. HOLGUIN, OSCAR R. MULLER, MAGIN PONS

Bolivia: CASTO ROJAS, DAVID ALVESTEGUI, ARTURO PINTO ESCALIER

Guatemala: ALFREDO SKINNER KLEE, JOSE GONZALEZ CAMPO, CARLOS SALAZAR, MANUEL ARROYO

Brazil: AFRANIO DE MELLO FRANCO, LUCILLO A DA CUNHA BUENO, FRANCISCO LUIS DA SILVA CAMPOS, GILBERTO AMADO, CARLOS CHAGAS, SAMUEL RIBEIRO

Ecuador: AUGUSTO AGUIRRE APARICIO, HUMBERTO ALBORNOZ, ANTONIO PARRA, CARLOS PUIG VILASSAR, ARTURO SCARONE

Nicaragua: LEONARDO ARGUELLO, MANUEL CORDERO REYES, CARLOS CUADRA PASOS

Colombia: ALFONSO LOPEZ, RAIMUNDO RIVAS, JOSE CAMACEO CARRENO

Chile: MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL, OCTAVIO SENORET SILVA, GUSTAVO RIVERA, JOSE RAMON GUTIERREZ, FELIX NIETO DEL RIO, FRANCISCO FIGUEROA SANCHEZ, BENJAMIN COHEN

Peru: ALFREDO SOLE Y MURO, FELIPE BARREDA LAOS, LUIS FERNAN CISNEROS

Cuba: ANGEL ALBERTO GIRAUDY, HERMINIO PORTELL VILA, ALFREDO NOGUEIRA

Who, after having exhibited their Full Powers, which were found to be in good and due order, have agreed upon the following:

ARTICLE 1

The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.

ARTICLE 2

The federal state shall constitute a sole person in the eyes of international law.

ARTICLE 3

The political existence of the state is independent of recognition by the other states. Even before recognition the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts.

The exercise of these rights has no other limitation than the exercise of the rights of other states according to international law.

ARTICLE 4

States are juridically equal, enjoy the same rights, and have equal capacity in their exercise. The rights of each one do not depend upon the power which it possesses to assure its exercise, but upon the simple fact of its existence as a person under international law.

ARTICLE 5

The fundamental rights of states are not susceptible of being affected in any manner whatsoever.

ARTICLE 6

The recognition of a state merely signifies that the state which recognizes it accepts the personality of the other with all the rights and duties determined by international law. Recognition is unconditional and irrevocable.

ARTICLE 7

The recognition of a state may be express or tacit. The latter results from any act which implies the intention of recognizing the new state.

ARTICLE 8

No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another.

ARTICLE 9

The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants.

Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.

ARTICLE 10

The primary interest of states is the conservation of peace. Differences of any nature which arise between them should be settled by recognized pacific methods.

ARTICLE 11

The contracting states definitely establish as the rule of their conduct the precise obligation not to recognize territorial acquisitions or special advantages which have been obtained by force whether this consists in the employment of arms, in threatening diplomatic representations, or in any other effective coercive measure. The territory of a state is inviolable and may not be the object of military occupation nor of other measures of force imposed by another state directly or indirectly or for any motive whatever even temporarily.

ARTICLE 12

The present Convention shall not affect obligations previously entered into by the High Contracting Parties by virtue of international agreements.

ARTICLE 13

The present Convention shall be ratified by the High Contracting Parties in conformity with their respective constitutional procedures. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uruguay shall transmit authentic certified copies to the governments for the aforementioned purpose of ratification. The instrument of ratification shall be deposited in the archives of the Pan American Union in Washington, which shall notify the signatory governments of said deposit. Such notification shall be considered as an exchange of ratifications.

ARTICLE 14

The present Convention will enter into force between the High Contracting Parties in the order in which they deposit their respective ratifications.

ARTICLE 15

The present Convention shall remain in force indefinitely but may be denounced by means of one year's notice given to the Pan American Union, which shall transmit it to the other signatory governments. After the expiration of this period the Convention shall cease in its effects as regards the party which denounces but shall remain in effect for the remaining High Contracting Parties.

ARTICLE 16

The present Convention shall be open for the adherence and accession of the States which are not signatories. The corresponding instruments shall be deposited in the archives of the Pan American Union which shall communicate them to the other High Contracting Parties.

In witness whereof, the following Plenipotentiaries have signed this Convention in Spanish, English, Portuguese and French and hereunto affix their respective seals in the city of Montevideo, Republic of Uruguay, this 26th day of December, 1933.

RESERVATIONS

The Delegation of the United States of America, in signing the Convention on the Rights and Duties of States, does so with the express reservation presented to the Plenary Session of the Conference on December 22, 1933, which reservation reads as follows:

The Delegation of the United States, in voting "yes" on the final vote on this committee recommendation and proposal, makes the same reservation to the eleven articles of the project or proposal that the United States Delegation made to the first ten articles during the final vote in the full Commission, which reservation is in words as follows:

"The policy and attitude of the United States Government toward every important phase of international relationships in this hemisphere could scarcely be made more clear and definite than they have been made by both word and action especially since March 4. I [Secretary of State Cordell Hull, chairman of U.S. delegation] have no disposition therefore to indulge in any repetition or rehearsal of these acts and utterances and shall not do so. Every observing person must by this time thoroughly understand that under the Roosevelt Administration the United States Government is as much opposed as any other government to interference with the freedom, the sovereignty, or other internal affairs or processes of the governments of other nations.

"In addition to numerous acts and utterances in connection with the carrying out of these doctrines and policies, President Roosevelt, during recent weeks, gave out a public statement expressing his disposition to open negotiations with the Cuban Government for the purpose of dealing with the treaty which has existed since 1903. I feel safe in undertaking to say that under our support of the general principle of non-intervention as has been suggested, no government need fear any intervention on the part of the United States under the Roosevelt Administration. I think it unfortunate that during the brief period of this Conference there is apparently not time within which to prepare interpretations and definitions of these fundamental terms that are embraced in the report. Such definitions and interpretations would enable every government to proceed in a uniform way without any difference of opinion or of interpretations. I hope that at the earliest possible date such very important work will be done. In the meantime in case of differences of interpretations and also until they (the proposed doctrines and principles) can be worked out and codified for the common use of every government, I desire to say that the United States Government in all of its international associations and relationships and conduct will follow scrupulously the doctrines and policies which it has pursued since March 4 which are embodied in the different addresses of President Roosevelt since that time and in the recent peace address of myself on the 15th day of December before this Conference and in the law of nations as generally recognized and accepted".

The delegates of Brazil and Peru recorded the following private vote with regard to article 11: "That they accept the doctrine in principle but that they do not consider it codifiable because there are some countries which have not yet signed the Anti-War Pact of Rio de Janeiro 4 of which this doctrine is a part and therefore it does not yet constitute positive international law suitable for codification".

Honduras: M. PAZ BARAONA, AUGUSTO C. COELLO, Luls BOGRXN

United States of America: ALEXANDER W. WEDDELL, J. BUTLER WRIGUT

El Salvador: HECTOR DAVID CASTRO, ARTURO R. AVILA

Dominican Republic: TULIO M. CESTERO

Haiti: J. BARAU, F. SALGADO, EDMOND MANGONES, A. PRRE. PAUL

Argentina: CARLOS SAAVEDRA LAMAS, JUAN F. CAFFERATA, RAMON S. CASTILLO, I. Rulz MORENO, L. A. PODESTA COSTA, D. ANTOKOLETZ

Venezuela: LUIS CHURION, J. R. MONTILLA

Uruguay: A. MANE, JOSE PEDRO VARELA, MATEO MARQuEs CASTRO, DARDO REGULES, SOFIA ALVAREZ VIGNOLI DE DEMICIIELI, TEOFILO PINEYRO CHAIN, LUIS A. DE HERRERA, MARTIN R. EcnEcoYEN, JOSE G. ANTUNA, J. C. BLANCO, PEDRO MANINI RIOS, RODOLFO MEZZERA, OCTAVTO MORATO, LUIS MOROQUIO, JOSE SERRATO

Paraguay: JUSTO PASTOR BENITEZ, MARIA F. GONZALEZ

Mexico: B. VADILLO, M. J. STERRA, EDUARDO SUAREZ

Panama: J. D. AROSEMENA, MAGIN PONS, EDUARDO E. HOLGUIN

Guatemala: M. ARROYO

Brazil: LUCILLO A. DA CUNHA BUENO, GILBERTO AMADO

Ecuador: A. AGUIRRE APARICIO, H. ALBORNOZ, ANTONIO PARRA V., C. PUIG V., ARTURO SCARONE

Nicaragua: LEONARDO ARGUELLO, M. CORDERO REYES, CARLOS CUADRA PASOS

Colombia: ALFONSO LOPEZ, RAIMUNDO RIVAS

Chile: MIGUEL CRUCHAGA, J. RAMON GUTIERREZ, F. FIGUEROA, F. NIETO DEL RIO, B. COHEN

Peru: (with the reservation set forth) ALFREDO SOLF Y MURO

Cuba: ALBERTO GIRAUDY, HERMINIO PORTELL VILA, ING. NOGUEIRA

लोकल area Network

2008-08-04T11:07:00.000+07:00

Local Area Network
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Langsung ke: navigasi, cari
Local Area Network biasa disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit/s. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-fi biasa disebut hotspot.
Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri, berbeda dengan konsep dump terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. Pada LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai.
Berbeda dengan Jaringan Area Luas atau Wide Area Network (WAN), maka LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut :
Mempunyai pesat data yang lebih tinggi
Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit
Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi
Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut.

जरिंगन komputer

2008-08-04T11:03:00.002+07:00

Jaringan komputer
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Langsung ke: navigasi, cari
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tujuan dari jaringan komputer adalah:
Membagi sumber daya: contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, harddisk
Komunikasi: contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting
Akses informasi: contohnya web browsing
Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta layanan disebut klien (client) dan yang memberikan layanan disebut pelayan (server). Arsitektur ini disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer.
Klasifikasi Berdasarkan skala :
Local Area Network (LAN)
Metropolitant Area Network (MAN)
Wide Area Network (WAN)
Berdasarkan fungsi : Pada dasarnya setiap jaringan komputer ada yang berfungsi sebagai client dan juga server. Tetapi ada jaringan yang memiliki komputer yang khusus didedikasikan sebagai server sedangkan yang lain sebagai client. Ada juga yang tidak memiliki komputer yang khusus berfungsi sebagai server saja. Karena itu berdasarkan fungsinya maka ada dua jenis jaringan komputer:
Client-server
Yaitu jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah service/layanan bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Contohnya adalah sebuah domain seperti www.detik.com yang dilayani oleh banyak komputer web server. Atau bisa juga banyak service/layanan yang diberikan oleh satu komputer. Contohnya adalah server jtk.polban.ac.id yang merupakan satu komputer dengan multi service yaitu mail server, web server, file server, database server dan lainnya.
Peer-to-peer
Yaitu jaringan komputer dimana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan. Contohnya dalam file sharing antar komputer di Jaringan Windows Network Neighbourhood ada 5 komputer (kita beri nama A,B,C,D dan E) yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada satu saat A mengakses file share dari B bernama data_nilai.xls dan juga memberi akses file soal_uas.doc kepada C. Saat A mengakses file dari B maka A berfungsi sebagai client dan saat A memberi akses file kepada C maka A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan maka jaringan seperti ini dinamakan peer to peer.
Berdasarkan topologi jaringan: Berdasarkan [topologi jaringan], jaringan komputer dapat dibedakan atas:
Topologi bus
Topologi bintang
Topologi cincin
Topologi Mesh (Acak)
Topologi Pohon (Hirarkis)
Topologi Linier

jaringan komputer

2008-08-04T10:55:00.001+07:00

Pengantar Jaringan Komputer
Apa itu jaringan komputer
Jaringan komputer merupakan suatu sistem yang terdiri dari komputer-komputer dan perangkat-perangkat jaringan lainnya yang terhubung satu sama lain, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Perangkat jaringan sangat penting untuk berlangsungnya hubungan atau komunikasi antar komputer.
Informasi berpindah dari komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan jaringan daripada melalui perantara manusia. Sehingga membuat pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat.
Kebanyakan jaringan dasar memiliki dua buah komputer yang berkomunikasi satu sama lain dengan medium kabel ataupun medium lainnya. Ketika komputer Anda terhubung ke komputer lain, Anda dapat memindahkan informasi dengan cepat dan efisien.
Pada buku ”Networking Complete” dijelaskan bahwa sekumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung bersama-sama disebut network, sedangkan konsep dari komputer yang terkoneksi dan saling berbagi sumber (resources) disebut networking.
Tujuan dan manfaat membangun jaringan komputer
Dalam membangun jaringan komputer tentunya memiliki tujuan dan manfaat yang sangat membantu bagi kita yaitu:
Sharing resources
Kita dapat membagi sumber yang ada dalam arti dapat digunakan secara bersama-sama seperti program, peralatan, atau peripheral lainnya sehingga dapat dimanfaatkan setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa harus terpengaruh oleh lokasi.
Media komunikasi
Dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna jaringan, baik itu untuk teleconference, instant messaging, chatting, mengirim surat elektronik (e-mail) maupun mengirim informasi penting lainnya.
Integrasi data
Dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya atau dengan kata lain dapat dikerjakan oleh komputer-komputer lain yang ada dalam jaringan.
Keamanan data
Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data melalui pengaturan hak akses pengguna dan password, serta teknik perlindungan yang lainnya.
Untuk mengakses informasi yang ada pada jaringan, contohnya web browsing. Hampir setiap orang yang membaca tulisan ini mungkin pernah menggunakan browser web (seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape dan yang lainnya). Browser web memungkinkan kita untuk melihat informasi yang ada di dalam sebuah web server di suatu tempat di dalam Internet.
Pengembangan dan pemeliharaan menjadi mudah dan menghemat biaya. Misalnya pada suatu perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan.
Aplikasi berbasis jaringan
Jaringan digunakan untuk menyediakan layanan jaringan bagi pengguna jaringan. Aplikasi jaringan yang tersedia pada umumnya yaitu file service, print service, web service, e-mail, file transfer service.
File Service
Komputer dimana file tersimpan disebut file server. Komputer lain (yang mengakses) disebut client, dan yang dapat dilakukan adalah membaca dan menulis pada file-file tersebut, tanpa perlu membuat salinan lokal file pada disk drive client. Layanan ini biasanya transparan bagi end user
.
Print Service
Printer yang dikoneksikan ke sebuah komputer disebut print server. Komputer client dapat mengirim file ke print server, yang selanjutnya mencetak file pada printer. Server ini biasanya transparan bagi end user.
Web Service
Server menyimpan berbagai informasi, termasuk teks, grafis, animasi, gambar, video, dan audio. End user menggunakan browser web untuk meminta informasi dari server. Server mengembalikan informasi yang ditampilkan oleh browser web
.
E-mail
End user membuat e-mail dengan menggunakan program e-mail client dan mengirim e-mail ke orang tertentu. E-mail server membantu proses pengiriman e-mail.
File Transfer Service
File juga disimpan pada server. Server ini memungkinkan komputer (client) lain untuk menyalin file-file dari server ke disk drive lokal mereka dan mengganti isi file pada file server dengan file pada disk drive lokal client
.
Klasifikasi jaringan komputer berdasarkan area
Jaringan komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan besarnya area jaringan tersebut yaitu LAN, MAN, WAN.
LAN (Local Area Networking)
Local Area Network adalah jaringan milik pribadi dalam satu lokasi, biasanya pada satu lantai di sebuah gedung, kampus, atau semua komputer dalam suatu perusahaan. Besarnya cakupan area jaringan LAN mencapai beberapa kilometer.
MAN (Metropolitan Area Networking)
Metropolitan Area Network pada dasarnya merupakan versi yang lebih besar dari LAN dan umumnya menggunakan teknologi yang sama. Dan cakupannya mungkin berupa sekelompok kantor cabang yang letaknya berdekatan.
WAN (Wide Area Networking)
Wide Area Network menjangkau area geografis yang besar, biasanya negara atau benua.
Jaringan komputer berdasarkan fungsi
Berdasarkan fungsinya maka ada dua jenis jaringan komputer, yaitu:
Client-server
Yaitu jaringan komputer dimana didalam jaringan tersebut terdapat satu komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Server tersebut mempunyai bertanggungjawab untuk memberikan service layanan yang diberikan ke komputer-komputer lain.
Layanan yang umum disediakan oleh server biasanya memberikan layanan-layanan seperti file service, print service, web service, e-mail, file transfer service. Dimana nantinya komputer(client) lain dapat mengakses layanan yang diberikan oleh server tersebut.
Peer-to-peer
Merupakan jaringan komputer dimana setiap komputer dapat menjadi server dan juga menjadi client secara bersamaan. Contohnya dalam file share antar komputer di Jaringan Windows Network Neighbourhood ada 5 komputer (kita beri nama A,B,C,D dan E) yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada satu saat A mengakses file share dari B bernama data_nilai.xls dan juga memberi akses file soal_uas.doc kepada C. Saat A mengakses file dari B maka A berfungsi sebagai client dan saat A memberi akses file kepada C maka A berfungsi sebagai server. Kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan maka jaringan seperti ini dinamakan peer to peer.
Topologi jaringan komputer
Berdasarkan topologi jaringan, jaringan komputer dapat dibedakan atas:
Topologi Bus
Topologi Bintang
Topologi Cincin
Topologi Mesh (Acak)
Topologi Pohon (Hirarkies)
Topologi Linier

about intel

2008-04-13T10:10:00.000+07:00

New power, new speed. Quad-core from Intel.
Leaders of the pack seeking monster performance, look no further. With four execution cores, the Intel® Core™2 Quad processor blows through processor-intensive tasks in demanding multitasking environments and makes the most of highly threaded applications. Whether you're creating multimedia, annihilating your gaming enemies, or running compute-intensive applications at one time, new quad-core processing will change the way you do everything. Pioneer the new world of quad-core and unleash the power of multithreading.

pasal 23

2008-04-12T17:21:00.000+07:00

I. Undang-undang Dasar, sebagai dari hukum dasar Undang-undang dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu Negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constitutinnelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang itu. Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu. II. Pokok-pokok pikiran dalam "pembukaan" Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam "pembukaan" Undang-undang Dasar. "Negara" begitu bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Dalam "pembukaan" itu diterima aliran pengertian Negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah Negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim Negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam "pembukaan" ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. III. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikran yang terkandung dalam "pembukaan" dalam pasal-pasalnya Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan soepel Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal ini hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-undang Dasar Filipina. Maka telah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut. Demikianlah sistim Undang-undang Dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, jaman berubah, terutama pada jaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung), kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "soepel" (elastic) sifatnya aturan itu, makin baik. Jadi kita harus menjaga, supaya sistim Undang-undang Dasar jangan sampai ketinggalan jaman. Jangan sampai kita membikin undang-undang yang lekas usang ("verouderd"). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para Pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang. SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA Sistim Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar ialah : I. Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechsstaat) 1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). II. Sistim Konstitusionil 2. Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). III. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (die gezamte Staatsgewalt liegt allein beider Majelis) 3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia (vertretungsorgan des Willens der Staatsvolkes). Mejelis ini menetapkan Undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis. Presiden tidak "neben" akan tetapi "untergeordnet" kepada Majelis. IV. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawahnya Majelis Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (consentration of power and responsibility upon the President). V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara ("Staatsbegroting"). Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung daripada Presiden. Mereka ialah Pembantu Presiden. VII. Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Kecuali itu anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggauta Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar hakuan Negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden. Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa Meskipun kedudukan Menteri Negara tergantung daripada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek. Sebagai pimpinan Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluknya hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan itu Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik Negara yang mengenai Departemennya. Memang yang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara. Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerja bersama, satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. TENTANG PASAL-PASAL Bab I Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1 Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Majelis permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara Negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan Rakyat, yang memegang kedaulatan Negara. Bab II Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 Maksudnya ialah, supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis, sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut "golongan-golongan", ialah Badan-badan seperti koperasi Serikat Sekerja dan lain-lain Badan Kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistim koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam Badan-badan ekonomi. Ayat 2 Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam 5 tahun. sedikit-dikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan Persidangan istimewa. Pasal 3 Oleh karena majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk di kemudian hari. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2 Presiden ialah Kepala kekuasaan executif dalam Negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah ("pouvoir reglementair"). Pasal 5 ayat 1 Kecuali "executive power", Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan "leglislative power" dalam Negara. Pasal-pasal: 6, 7, 8, 9 Telah jelas. Pasal-pasal: 10, 11, 12, 13, 14, 15 Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekwensi dari kedudkan Presiden sebagai Kepala Negara. Bab IV Dewan Pertimbangan Agung Pasal 16 Dewan ini ialah sebuah Council of State yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia sebuah Badan Penasehat belaka. Bab V Kementrian Negara Pasal 17 Lihat di atas. Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu "een heidsstaat", maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "Staat" juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lk. 250 "Zelfbesturende landschappen" dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Bab VII Dewan Perwakilan rakyat Pasal-pasal: 19, 20, 21 dan 23 Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari Pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang. III. Dewan ini mempunyai juga hak begroting pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan rakyat mengontrol Pemerintah. Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 22 Pasal ini mengenai "noodverordeningsrecht" Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu peraturan Pemerinath dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-undang harus disyahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 ayat: 1, 2, 3, 4 Ayat memuat hak Begroting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan Negara. Dalam Negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu semata-mata ditetapkan oleh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya Rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakyat. Oleh karena pendapatan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. sebagai alat pengukur untuk memudahkan pertukaran jual beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur, oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 5 Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggungjawab Pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang. Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan 25 Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukannya para hakim. Bab X Warganegara Pasal 26 Ayat 1 Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warganegara. Ayat 2 Telah jelas. Pasal 27, 30, 31 ayat 1 Pasal-pasal ini mengenai hak-haknya warganegara. Pasal 28, 29, ayat 1, 34 Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warganegara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan Negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan. Bab XI Agama Pasal 29 ayat 1 Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bab XII Pertahanan Negara Pasal 30 Telah jelas. Pasal XIII Pendidikan Pasal 31 ayat 2 Telah jelas. Pasal 32 Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Bab XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonmi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Telah cukup jelas, lihat di atas. Bab XV Bendera dan Bahasa Pasal 35 Telah jelas. Pasal 36 Telah jelas. Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dsb) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara. Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 Telah jelas.